Keuntungan dan Kelemahan Sistem Informasi Outsourcing Vs Insourcing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Pada hari Sabtu, 1 Mei 2010 bertepatan dengan hari buruh sedunia, Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia diramaikan dengan adanya konvoi dan demo buruh di dalam rangka memperingati hari buruh tersebut. Diantara sekian banyak tuntutan dan harapan para buruh terdapat dua jenis tuntutan yang paling banyak disampaikan yaitu ‘hapuskan karyawan kontrak dan outsourcing’.

Akan mengingatkan kita kepada: pertama,  jiwa dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 27 (2) UUD 1945. Kedua, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa: Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Kemudian dalam pasal 27(2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan:. Dari amanat para pendiri Republik dapat kita pahami bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Sebagai penjabaran dari UUD 1945 dan TAP MPR, telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, antara lain: 1. perlindungan PHK; 2. jamsostek; 3. upah yang layak dan tabungan pensiun. Dalam praktek outsourcing, hak-hak tersebut merupakan sesuatu sangatlah mahal untuk didapat oleh para pekerja outsourcing. Karena status pekerja outsourcing adalah pekerja pada PT.A, tapi harus bekerja pada PT.B dengan waktu kerja: 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini akan membahas secara singkat mengenai keuntungan dan kelemahan dari pengembangan system informasi secara outsourcing dibandingkan dengan insourcing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.   Definisi Outsourcing

Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, outsoucing disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Sehingga pengertian outsourcing adalah suatu perjanjian dimana pemborong mengikat diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu.

Outsourcing berasal dari kata out yang berarti keluar dan source yang berarti sumber. Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik suatu definisi operasional mengenai outsourcing yaitu suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan A sebagai pengguna jasa dengan perusahaan B sebagai penyedia jasa, dimana perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan A dengan membayar sejumlah uang dan upah atau gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan B.

2.2.   Definisi Insourcing

Merujuk pada UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan karyawan kontrak adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dengan berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengaturan tentang PKWT ini kemudian diatur lebih teknis dalam Kepmenakertrans No. 100/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

Bila merujuk kepada aturan yang berlaku, jenis hubungan kerja PKWT hanya dapat diterapkan untuk 4 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan dari suatu usaha baru, produk baru atau kegiatan baru, serta pekerjaan yang sifatnya tidak teratur (pekerja lepas).

Pekerja dalam PKWT juga dilindungi oleh beberapa ketentuan, seperti tidak boleh ada masa percobaan, hak-hak normatif sesuai aturan harus tetap diberikan, tidak boleh lebih dari 2 kali pembuatan kontrak, durasi maksimum adalah kontrak 3 tahun plus pembaharuan 2 tahun (khusus untuk pekerjaan yang sekali selesai), berhak memperoleh uang ganti rugi bila diputus kontrak sebelum waktu kontrak selesai. Bila ketentuan tentang durasi dan frekuensi kontrak tidak dipenuhi maka demi hukum pekerja tersebut menjadi pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), atau katakanlah otomatis menjadi karyawan tetap.

Perbedaan pokok antara karyawan tetap dan kontrak terletak pada batas masa berlakunya hubungan kerja dan hak pesangon apabila hubungan kerja terputus. Artinya karyawan yang selesai kontrak tidak berhak atas pesangon, sedangkan karyawan tetap yang di-PHK yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu berhak atas pesangon.

2.3.   Ketentuan Mengenai Outsourcing

Perjanjian outsourcing dapat disamakaan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Ketentuan outsourcing di dalam UUK 2003 diatur dalam Pasal 65

Pasal 65:

1.   Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

2.   Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana

3.  Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Undang-undang yang membahas ketentuan Outsourcing juga dijelaskan pada Pasal 66. Selain itu, ketentuan lain mengenai outsourcing diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga bab 7A bagian keenam  tentang   Perjanjian  Pemborongan  Pekerjaan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1.   Konsep Outsourcing

Bahwa yang di outsource umumnya adalah kegiatan penunjang, sedangkan kegiatan pokok pada umumnya tetap dilakukan oleh perusahaan sendiri.

Kesamaan interpretasi ini penting karena berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan outsourcing hanya dibolehkan jika tidak menyangkut core business. Dalam penjelasan pasal 66 UU No.13 tahun 2003, disebutkan bahwa :”Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.”

3.2. Perjanjian dalam Outsourcing

Perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan outsourcing biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa outsourcing hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan outsourcing, maka pada waktu yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan outsource. Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam outsourcing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Karyawan outsourcing walaupun secara organisasi berada di bawah perusahaan outsourcing, namun pada saat rekruitment, karyawan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan pengguna outsourcing. Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing berakhir, maka berakhir juga perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan karyawannya.

3.3.    Hubungan Hukum antara Karyawan Outsourcing dengan  Perusahaan Pengguna Outsourcing

Dari hubungan kerja ini timbul suatu permasalahan hukum, karyawan outsourcing dalam penempatannya pada perusahaan pengguna outsourcing  harus tunduk pada Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku pada perusahaan pengguna oustourcing tersebut, sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanya.

3.4.   Keuntungan dan Kelemahan Outsourcing

Adapun yang menjadi alasan perusahaan menggunakan Outsourcing adalah :

  1. Efektifitas manpower
  2. Tidak perlu mengembangkan SDM untuk pekerjaan yang bukan utama.

3.   Memberdayakan anak perusahaan.

4.   Dealing with unpredicted business condition.

Sedangkan kelemahan dari sistem outsourcing itu sendiri yaitu:

Penggunaan outsourcing seringkali digunakan sebagai strategi kompetisi perusahaan untuk fokus pada core business-nya. Namun, pada prakteknya outsourcing didorong oleh keinginan perusahaan untuk menekan cost hingga serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan berlipat ganda walaupun seringkali melanggar etika bisnis

3.5.   Masalah Umum Yang Terjadi Dalam Penggunaan Outsourcing

1.   Penentuan partner outsourcing.

Hal ini menjadi sangat krusial karena partner outsourcing harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan perusahaan serta

menjaga hubungan baik dengan partner outsourcing.

2.   Perusahaan outsourcing harus berbadan hukum.

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga outsource, sehingga mereka memiliki kepastian hukum.

3.   Pelanggaran ketentuan outsourcing.

Demi mengurangi biaya produksi, perusahaan terkadang melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku. Akibat yang terjadi

adalah demonstrasi buruh yang menuntut hak-haknya. Hal ini menjadi salah satu perhatian bagi investor asing untuk

mendirikan usaha di Indonesia.

4.   Perusahan outsourcing  memotong gaji tenaga kerja tanpa ada batasan sehingga yang mereka terima, berkurang lebih banyak.

3.5.1.   Indikator Keberhasilan Penerapan Sistem Outsourcing

Inti dari faktor-faktor tersebut diatas adalah harus adanya kerjasama dan komitmen yang jelas antara kedua belah pihak agar outsourcing dapat berjalan sebagaimana harapan yang keseluruhan perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan secara jelas dan terperinci di dalam kontrak outsourcing.

3.5.2.   Pro dan Kontra Outsourcing dan Insourcing

Keberadaan tenaga kerja berstatus outsorcing pada gilirannya akan melemahkan perjuangan kolektif tenaga kerja melalui serikat tenaga kerja, sebagai elemen pemaksa bagi terpenuhinya hak-hak tenaga kerja. Sebab, tenaga kerja outsourcing bergerak sebagai individu yang mengadakan hubungan kerja dengan perusahaan secara langsung, atau tenaga kerja yang disalurkan oleh lembaga outsourcing ( jasa penyalur tenaga kerja ), kepada perusahaan, para pihak yang terlibat dalam perjanjian dalam hal ini adalah jasa penyalur tenaga kerja dan perusahaan, sementara tenaga kerja outsorcing sendiri berada di bawah kendali jasa penyalur.

Persoalan yang dialami oleh tenaga kerja outsorcing sendiri, bisa disimpulkan :

1.    Tidak ada kejelasan mekanisme dengan siapa tenaga kerja berstatus outsourcing ini harus melakukan perundingan, apakah

dengan pihak yayasan yang menyalurkan, atau dengan perusahaan.

2.   Posisi tenaga kerja berstatus outsorcing ini lemah, sebab tidak  memungkinkan baginya untuk melakukan perundingan bersama,

atau  terlibat dalam serikat tenaga kerja.

Maka dapat disimpulkan, imbas atas keberadaan tenaga kerja berstatus outsourcing, terhadap serikat tenaga kerja, diantaranya:

a.   Melemahnya kekuatan serikat tenaga kerja. Sebagai akibat atas menurunnya jumlah anggota serikat tenaga kerja.

b.   Melemahnya collective bargaining

c.   Melemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja, termasuk terhadap hak-hak tenaga kerja

3.6. Penyelesaian Perselisihan dalam Outsourcing

Dalam hal ini perusahaan outsourcing harus bisa menempatkan diri dan bersikap bijaksana agar bisa mengakomodir kepentingan karyawan, maupun perusahaan pengguna jasa pekerja, mengingat perusahaan pengguna jasa pekerja sebenarnya adalah pihak yang lebih mengetahui keseharian performa karyawan, daripada perusahaan outsource itu sendiri. Ada baiknya perusahaan outsourcing secara berkala mengirim pewakilannya untuk memantau para karyawannya di perusahaan pengguna jasa pekerja sehingga potensi konflik bisa dihindari dan performa kerja karyawan bisa terpantau dengan baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.   Kesimpulan

Karyawan outsourcing selama ditempatkan diperusahaan pengguna jasa outsourcing wajib mentaati ketentuan kerja yang berlaku pada perusahaan outsourcing, dimana hal itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Mekanisme Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing, dimana perusahaan outsourcing seharusnya mengadakan pertemuan berkala dengan karyawannya untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing.

4.2.   Saran

  1. Pasal-pasal yang mengatur mengenai outsourcing, harusnya dapat ditinjau kembali dengan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan amandemen,  karena jiwa pasal pasal tersebut tidak sesuai dengan pasal 27 (2) UUD 1945.
  2. Dibuat suatu peraturan pelaksana yang didalamnya menyebutkan secara tegas tentang kualifikasi dari suatu pekerjaan  tambahan/penunjang bagi pekerja/buruh outsourcing.

5 Comments to “Keuntungan dan Kelemahan Sistem Informasi Outsourcing Vs Insourcing”

  1. Profile photo of bambang-i

    By bambang-i, Juli 30, 2010 @ 11:03 pm

    Kalau outsourcing karyawan, pengalaman yang saya hadapi biasanya sallary yang di dapat oleh karyawan tersebut maksimum 80% daro sallary yang seharusnya didapat

  2. Profile photo of erlitarahma

    By erlitarahma, Juli 31, 2010 @ 2:15 am

    Menurut saya, ini kembali lagi kepada kapasitas perusahaan tersebut sistem apa yang akan digunakan selama bisa menunjang bisnisnya

  3. Profile photo of iqbalfajar

    By iqbalfajar, Juli 31, 2010 @ 1:49 pm

    outsourcing jika digunakan dengan tepat dan akurat bisa memberikan manfaat bagi perusahaan terutama dalam fokus pengembangan core bisnis. tapi yang terjadi biasanya, manajemen puncak tidak terlibat langsung dalam desaign sistem sehingga hasil akhirnya tidak memuaskan

  • KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN PENGEMBANGAN MAUPUN PENERAPAN SISTEM INFORMASI SECARA OUTSOURCING DIBANDING KAN SECARA INSOURCING. | Erlita Rahma Blog — Juli 31, 2010 @ 3:29 am

  • Comment Blog | Iqbal Fajar Blog — Juli 31, 2010 @ 3:09 pm

  • RSS umpan untuk komentar-komentar dalam tulisan ini. TrackBack URI

    Leave a Reply

    Blue Captcha Image
    Refresh

    *

    Current ye@r *